Panwaslu Bekasi Hadirkan Pojok Pengawasan Partisipatif

Beranda Bekasi – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bekasi meluncurkan ruang publik bernama Pojok Pengawasan Partisipatif untuk meningkatkan keterbukaan informasi seputar pemilu, baik Pilkada, Pilgub, Pileg, dan Pilres untuk masyarakat.

Ketua Bawaslu Jabar, Harminus Koto menyampaikan bahwa Pojok Pengawasan Partisipatif dibuka di 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat.

“Informasi kepemiluan tersebut bisa mencakup tentang persoalan-persoalan berupa politik uang, kampanye ilegal, gugatan hukum pemilu, dan lainnya. Secara langsung pihak panwaslu akan memfasilitasi masyarakat untuk berdiskusi,” ujar Ketua Bawaslu Jawa Barat Harminus Koto, Senin (1/8/2018).

Bukan hanya itu, dengan berdirinya Pojok Pengawasan Partisipatif nantinya masyarakat bisa mencegah sebelum ada pelanggaran-pelanggaran.

“Jadi tempat ini jadi media pengawasan dan masyarakat yang independen tidak berpihak ke manapun bisa menggunakan tempat ini,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Bekasi Novita Ulya Hastuti mengatakan dirinya berharap Pojok Pengawasan Partisipatif menjadi wadah partisipasi masyarakat pada pemilu.

“Nantinya kami akan segera mensosialisasikan kepada masyarakat, guna memberitahukan juga ada Pojok Pengawasan Partisipatif, dan bisa memberikan informasi kepada masyarakat secara terbuka mengenai Pemilu,” pungkasnya.

Pojok Pengawasan Partisipatif terletak di Kantor Sekretariat Panwaslu Kota Bekasi, Jalan Mayor Hasibuan Nomor 4, RT 005 RW 08, Margahayu, Bekasi Timur.

Ibu dan Anak Tewas Tertabrak Kereta

Beranda Bekasi – Rabu (3/1) siang sekitar pukul 10.45 Wib, seorang ibu dan anaknya tewas mengenaskan tertabrak kereta commuter line di perlintasan sebidang Jalan Pahlawan, Bulak Kapal, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Dilansir dari Merdeka.Com, Kasubag Humas Polres Metro Bekasi Kota Kompol Erna Ruswing Andari mengatakan, peristiwa itu bermula ketika korban bernama Partini (45) mengendarai sepeda motor matik dari arah utara menuju ke selatan.

“Korban sudah diperingatkan oleh juru parkir yang membantu lalu lintas di perlintasan sebidang itu agar berhenti,” kata Erna, Rabu (3/1).

Sayangnya, warga asal Cikarang yang membonceng anaknya yang masih berusia 10 tahun nekat menerobos. Di saat bersamaan kereta commuter jurusan Jakarta Kota-Cikarang melintas dari arah barat menuju ke Tambun. Alhasil, korban pun tertabrak hingga terpental lebih dari lima meter.

“Kedua korban meninggal dunia di lokasi kejadian, jenazahnya lalu dibawa RSUD Kota Bekasi untuk diautopsi,” kata Erna.

Ia mengatakan, kepolisian sudah sering kali mengingatkan kepada pengguna jalan agar berhati-hati ketika melintas di perlintasan sebidang apalagi tanpa ada penjaga resmi dari PT Kereta Api Indonesia.

“Lebih baik mengalah, menunggu kereta melintas lebih dulu. Karena kecepatan kereta cukup tinggi bisa di atas 60 kilometer per jam,” ujar Erna.

Cerai, Deddy Mizwar Hormati Keputusan PKS

Beranda Bekasi – DPP PKS akhirnya batal mengusung Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, sebagai kandidat calon gubernur (cawagub) Jawa Barat di Pilgub Jawa Barat 2018.

Sebelumnya aktor ternama ini dipasangkan dengan kader PKS, Ahmad Syaikhu untuk maju ke kancah Pilgub Jawa Barat 2018. DPP PKS seperti yang dilansir dari Kantor Berita Antara, resmi mengusung pasangan Mayjend (Purn) Sudrajat-Ustad Ahmad Syaikhu sebagai pasangan calon gubernur dan calon Wakil gubernur Jawa Barat.

Sikap Deddy Mizwar terkait keputusan DPP PKS di Pilgub Jawa Barat 2018 disampaikan melalui akun instagram miliknya @deddy_mizwar.

Berikut pernyataannya:

Menyikapi perkembangan politik terkini terkait keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memutuskan berkoalisi untuk mengusung pasangan Mayjen (Purn) Sudrajat-Ustadz Ahmad Syaikhu sebagai pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jawa Barat saya sangat menghormati keputusan politik tersebut, dan hal tersebut adalah suatu dinamika yang biasa dalam politik.

“Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa PKS sebelumnya telah bersepakat mengusung saya dan Ustadz Ahmad Syaikhu sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jabar, maka dengan keputusan terbaru dari PKS tersebut, maka koalisi yang kami bangun dengan PKS untuk pilkada Jabar dengan demikian harus berakhir,” katanya..

Untuk diketahui bersama, pada awalnya Gerindra dan PKS bersepakat untuk mengusung saya sebagai calon Gubernur Jawa Barat. Pada perkembangan berikutnya, Gerindra berpisah, dan kemudian terbentuk koalisi zaman now dimana PKS tetap konsisten mengusung saya bersama dengan Demokrat dan PAN.

“Alhamdulillahi Rabbil `Aalamin, selama kesepakatan koalisi sebelumnya itu, komunikasi dan kerjasama dengan PKS senantiasa berjalan sangat baik. Demikian juga setelah adanya pengumuman dari PKS terkait koalisi barunya dengan Gerindra, saya tetap bersilaturahmi dan komunikasi dengan baik dengan pihak-pihak terkait,”.

Akhir kata, salam hormat saya untuk seluruh jajaran pengurus dan kader PKS yang selama ini telah membersamai saya dalam perjalanan menuju Pilkada Jabar 2018 ini; rekan-rekan PKS telah banyak mewarnai saya dengan integritas nilai-nilai yang Islami. Semoga Allah SWT merahmati kita semua, dan kami berdoa agar Pilkada Jabar 2018 ini akan berlangsung dengan aman, tertib, dan damai.

Pengendara Ojek Online Bertambah 500 Sehari di Bekasi

Beranda Bekasi – Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Jawa Barat, memproyeksikan penambahan pengendara ojek online di wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi diperkirakan mencapai 500 orang per hari.

“Pada 2017 saja, jumlah ojek online yang kita data melalui pangkalan-pangkalan di Kota Bekasi sudah tembus sedikitnya 5.000 pengendara,” kata Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Bekasi Johan Budi Gunawan yang dilansir dari Kantor Berita Antara, Bekasi, Jumat.

Penambahan ojek online itu, kata Johan, diketahui saat pihaknya melakukan koordinasi pengalihan arus angkutan umum dan ojek online di Stasiun Kereta Api Bekasi Jalan Ir H Djuanda Bekasi Timur baru-baru ini.

“Penambahan ojek online pengakuan pimpinan paguyuban ojek online,” katanya.

Menurut dia, jumlah pengendara ojek online di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi diperkirakan terus bertambah seiring dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap moda transportasi jenis itu.

Namun demikian, Johan memperkirakan penambahan pengendara ojek online tersebut berpotensi menambah kepadatan lalu lintas di Kota Bekasi yang kini tercatat mencapai 19 titik kawasan.

“Bahkan dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas karena mereka dapat parkir di trotoar bahkan badan jalan dalam jumlah banyak,” katanya.

Persaingan ojek online dan ojek konvensional juga rawan menimbulkan pertikaian fisik yang bisa berujung pada kasus kriminal.

Guna mengantisipasi hal itu, pihaknya telah memfasilitasi pangkalan untuk pengendara ojek online.

“Saat ini sudah ada sepuluh lokasi tempat mangkal ojek online di Kota Bekasi, sehingga tidak sembarangan tempat menunggu penumpang. Kalau kita tidak diatur, mereka akan berhenti seenaknya dan mengganggu pengguna jalan lainnya,” katanya.

Melihat perkembangan ojek online tersebut, kata Johan, perlu ada peraturan dari Kementerian Perhubungan terkait pembatasanya, sebab keberadaan pengendara ojek online tidak ada wadah dan badan hukumnya.

“Pengendara ojek online itu kan ada karena ada yang menjual teknologi informasi. Mereka bukan berbadan hukum. Jadi saat ada kebijakan pemerihtah di daerah, sulit dilakukan karena yang ada hanya paguyuban dan bukan badan hukum,” katanya.

Kunjungan ke Mal Bekasi Mengalami Kenaikan 70%

Beranda Bekasi – Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Cabang Bekasi, Jawa Barat, mencatat adanya lonjakan jumlah pengunjung hingga 70 persen di sejumlah pusat perbelanjaan atau mal di wilayah setempat selama libur Natal 2017 dan jelang Tahun Baru 2018.

“Lonjakan pengunjung pusat perbelanjaan ini mulai nampak sejak Sabtu (23/12) dan diprediksi terus meningkat hingga 1 Januari 2018,” kata Ketua Dewan Pengurus Cabang APPBI Bekasi Djaelani yang dilansir dari Kantor Berita Antara.

Lonjakan jumlah pengunjung itu, menurut dia, terpantau oleh pihaknya di 18 pusat perbelanjaan di wilayah Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi yang masuk dalam keanggotaan APPBI Bekasi.

Mayoritas pengunjung, dikemukakannya, memanfaatkan momentum libur kali ini dengan menyasar sejumlah layanan dari penyewa (tenant) mal, di antaranya yang bergerak di bidang usaha fesyen, kuliner dan bioskop.

“Libur kali ini juga berbarengan dengan libur sekolah, sehingga sejumlah tenant yang bergerak pada bidang penjualan mainan anak maupun wahana permainan juga mengalami lonjakan konsumen,” katanya.

Namun demikian, pihaknya belum mengalkulasi prediksi besaran nilai transaksi konsumen di 18 pusat perbelanjaan di wilayah Bekasi.

“Kami belum hitung berapa nilai transaksinya, karena hasil penjualan produk mereka dihitung secara internal perusahaan. Setiap pusat perbelanjaan memiliki nilai transaksi yang berbeda-beda. Yang pasti, peningkatan transaksi itu berkorelasi dengan tingkat kunjungan,” katanya.

Secara terpisah, Manajer Marketing Komunikasi Grand Metropolitan Mal Bekasi Farid Syahputra mengatakan ratusan penyewa di lokasi kerjanya saat ini telah menjadi tujuan wisata bagi masyarakat di wilayah Bekasi dan sekitarnya untuk mengisi waktu libur Natal dan menjelang Tahun Baru 2018.

“Hari ini tingkat kunjungan masyarakat bagus. Lonjakannya bisa sampai tiga kali lipat dari hari normal,” katanya.

Dia memgasumsikan, tingkat kunjungan pada hari normal berdasarkan valume parkiran kendaraan roda dua dan roda empat mencapai rata-rata 4.000 hingga 5.000 unit kendaraan.

“Bila satu kendaraan kita hitung berisi minimal tiga orang, maka kunjungan hari ini dikalikan tiga,” katanya.

Mayoritas pengunjung, dinyatakannya, menyasar aktivitas berbelanja dengan memanfaatkan diskon hingga 70 persen yang disiapkan tenant.

Jumlah penyewa di mal yang berlokasi di Jalan KH Noer Alie, Kalimalang, itu mencapai 130 atau sekira 97 persen dari peruntukan yang tersedia.

Pengunjung mal juga menyasar bioskop untuk menikmati tayang baru perfilman nasional dan luar negeri yang diputar perdana di wilayah itu.

“Saat ini ada tayangan baru, seperti ‘Ayat-Ayat Cinta 2’ dan ‘Jumanji,” pungkas Farid Syahputra.

Muaragembong Bakal Jadi Wisata Pesisir Pada Tahun 2022

Beranda Bekasi – Pengembangan sektor pariwisata budaya dan alam di pesisir laut Muaragembong ditargetkan Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, bisa sepenuhnya terwujud paling lambat 2022.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bekasi Agus Trihono seperti yang dilansir dari Kantor Berita Antara, menyampaikan sedikitnya ada 300 hektar hutan mangrove di pesisir Pantai Muaragembong sebagai skala prioritas pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Bekasi yang sedang kita kembangkan.

“Kawasan tersebut memiliki potensi kuat dari sisi budaya masyarakat setempat serta alamnya yang bisa dikembangkan menjadi destinasi wisatawan dalam dan luar negeri,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan Agus, sektor pariwisata laut tersebut saat ini telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) daerah yang mulai dikembangkan mulai 2017 hingga 2022.

“Ada dua target yang kita sasar saat ini untuk merealisasikan destinasi pariwisata Muaragembong, yakni pembenahan pada objek wisatanya dan upaya menjadikan potensi alam dan budaya di sana sebagai magnet bagi wisatawan,” katanya.

Upaya pembenahan objek wisata dilakukan pihaknya dengan melibatkan sejumlah unsur terkait dari kalangan konsultan pariwisata hingga pelibatan kalangan perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Bekasi untuk kebutuhan pendanaan kegiatan melalui Dana Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan (CSR).

Salah satu objek wisata yang kini tengah digarap pihaknya adalah keberadaan 300 hektare lahan mangrove di Dusun 1 Kampung Muarajaya RT 01/RW01 Desa Pantaimekar, Kecamatan Muaragembong.

“Lokasi tersebut memiliki kekayaan flora dan fauna di antaranya habitat bagi tumbuh kembang mangrove jenis sonneratia caseolaris atau pidada dan aveicennia alba atau piapi.

Sejumlah fauna juga telah lebih dulu menjadikan hutan mangrove itu sebagai habitat mereka di antaranya lutung jawa, raja udang juhu dan beragam varian burung.

Pihaknya telah melibatkan sejumlah tim ahli dari Universitas Diponegoro Semarang sebagai konsultan pengembangan pariwisata Ekowisata Hutan Mangrove sejak Agustus 2017.

Selain itu, kerja sama dengan PT Pertamina EP Asset 3 Tambun Field juga dibangun untuk kepentingan pendanaan kegiatan pengembangan hutan mangrove.

Pada 2017, kata dia, PT Pertamina EP telah menggelontorkan dana CSR-nya berkisar Rp310 juta untuk mendanai kegiatan tersebut.

Pihaknya juga berencana menjadikan kawasan itu sebagai magnet destinasi tujuan wisata asing dan dalam negeri melalui serangkaian kegiatan kebudayaan masyarakat setempat.

“Ada sekitar 180 kepala keluarga di kawasan itu yang akan kita libatkan dalam agenda Festival Muaragembong pada 2018. Kegiatan ini akan kita gelar secara besar-besaran untuk diekspos kepada publik dari segi wisatanya,” katanya.

Meski objek wisata tersebut baru mencapai tahap pengembangan 40 persen, namun beragam pembenahan terus dilakukan pihaknya.

“Pembangunan akses jalan baru sedang kita upayakan agar memperbanyak jaringan jalan yang bisa menghubungkan sejumlah kawasan menuju Muaragembong.?

“Kita bisa mengundang wisatawan mancanegara datang ke Muaragembong. Tugas berat kita menempatkan daerah pesisir ini menjadi magnet dikunjungi wisatawan dalam dan luar negeri,” katanya.

KPU Kota Bekasi Mulai Siapkan Atribut Kampanye Pilkada 2018

Beranda Bekasi – Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi, Jawa Barat, mengambil bagian dalam proses pembuatan alat peraga kampanye pasangan calon wali kota dan wakil wali kota yang akan tampil di Pilkada serentak 2018.

“Sebab belum tentu semua pasangan calon didukung dana besar untuk operasional kampanyenya, sehingga KPU turun tangan menyiapkan atribut kampanye demi memberikan keadilan,” kata Ketua KPU Kota Bekasi Ucu Asmarasandi yang dilansir dari Kantor Berita Antara, Bekasi, Kamis.

Menurut dia, hal tersebut merupakan amanat Undang-undang Pemilu yang harus dilaksanakan penyelenggara pemilihan di setiap wilayah.

Penyiapan atribut kampanye ini, kata dia, dilakukan setelah ditetapkannya nomor urut pasangan calon kandidat Pilkada Kota Bekasi.

Sejumlah atribut peraga kampanye yang disiapkan KPU setempat berupa baliho, spanduk, hingga pamflet yang akan disebarluaskan kepada masyarakat.

“Baliho dan spanduk akan ditempatkan di titik-titik keramaian yang banyak dilalui warga agar pesan sosialisasinya sampai,” katanya.

Ucu menambahkan, meskipun atribut kampanye disiapkan oleh KPU, akan tetapi perawatannya diserahkan kepada tim dari masing-masing kandidat.

“Jika ada atribut yang rusak bisa diganti menggunakan biaya kampanye paslon bersangkutan,” katanya.

Dikatakan Ucu, kandidat diperbolehkan membuat atributnya sendiri untuk keperluan pembagian saat menggelar pertemuan tertutup atau kampanye terbuka yang melibatkan massa.

“Sosialisasi di media massa pun diperkenankan, asalkan dilaporkan ke KPU karena itu merupakan bentuk kampanye,” katanya.

DPRD Berharap Bekasi Jadi Kota Bebas Banjir 2020

Beranda Bekasi – Murfati Lidyanto Lie, Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi Gerindra, mengharapkan Pemerintah Kota Bekasi mulai mencanangkan Kota Bekasi tahun 2020 Kota bebas banjir.

Persoalan banjir di Kota Bekasi menjadi keluhan masyarakat setiap tahunnya. Seharusnya program banjir harus jadi program primadona di Kota Bekasi.

“Dalam 3 tahun terakhir sejak tahun 2014 sampai tahun 2017 banjir di wilayah Kota Bekasi yang benar-benar teratasi adalah Harapan Indah Kelurahan Pejuang dan sekitarnya sudah 50 persen teratasi,” kata Murfati kepada wartawan, kemarin.

Murfati yang juga anggota Komisi III mengatakan, DPRD Kota Bekasi turut serta mengawasi pembangunan kota Bekasi dengan konsentrasi pokok pikirnya ke pembangunan saluran air seluruh Kota Bekasi.

“Saya yakin dengan 50 anggota DPRD Kota Bekasi punya misi yang sama akan cepat merubah wajah Kota Bekasi menjadi kota yang bebas banjir dan kota yang bersih dan memiliki 1000 taman ,” ujarnya.

Murfati menambahkan, dengan mengkalkulasi anggaran untuk pembangunan peninggian jembatan, mendesain saluran air ke tempat pembuangan terakhir dan menurap seluruh kali serta mengeruk kedalaman hingga 7 meter kedalam kali Kota bekasi memerlukan konsultan yang serius dan mengerti masalah banjir.

“Kalau bisa, Pemkot Bekasi gandeng konsultan dari Belanda kalau memang kita belum memiliki tenaga ahli di bidang banjir,” tandasnya.